Instrumen kebijakan fiskal menjadi poin yang perlu diperhatikan agar pertumbuhan perekonomian Indonesia bisa sesuai harapan. Karena dengan ini negara mampu menjaga pengeluaran serta pemasukan, sehingga tumbuh stabil.
Pertumbuhan tersebut akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Jika negatif maka persoalan kemiskinan seakan sulit untuk dihindari, Tetapi, bila sebaliknya kemungkinan daya jual dari masyarakat sangat tinggi.
Berbagai Instrumen Kebijakan Fiskal di Indonesia
Indonesia sendiri ternya sudah menerapkan teknik ini sudah cukup lama, bila melihat sejarahnya sekitar zaman penjajahan Belanda. Kemudian pengaturannya mulai diatur oleh undang-undang dan dijalankan Menteri Keuangan.
Untuk lebih mengenal apa saja yang menjadi poin penting dari kebijakan fiskal ini, perhatikan informasi berikut. Kami akan membahas secara singkat, sekaligus sedikit contoh agar mudah memahaminya.
1. Anggaran Belanja Pemerintah
Instrumen kebijakan fiskal yang ikut berpengaruh ke perekonomian Indonesia adalah anggaran belanja. Jadi pemerintah akan mengatur sedemikian rupa, keuangannya sesuai dengan kebijakan serta program yang sudah ada. Sebagai contoh, pembayaran THR untuk PNS. Ketika kondisinya perekonomian memang sedang menurun,kementrian keuangan boleh saja untuk menundanya terlebih dulu setidaknya selama 1 bulan ke depan.
Instrumen kebijakan fiskal dengan penundaan tersebut memang akan menimbulkan masalah baru. Hanya saja, bisa memberikan ruang nafas bagi keuangan untuk mengatur kembali anggarannya sehingga, perekonomian tetap terjaga. Karena kalau diupayakan dan diteruskan pembayaran, bisa saja angkanya menjadi defisit. Walaupun penundaan ini juga berisiko menurunkan pertumbuhan, namun setidaknya tidak mengalami minus.
2. Pajak
Instrumen kebijakan fiskal ini sangat penting karena pengaruhnya sangat banyak. Sebagai contoh saat penerimaannya sudah banyak, bisa untuk membayar THR PNS akibat terjadinya penundaan pembayaran. Selain itu untuk program pembangunan sendiri juga bisa berjalan, sehingga pemerintah tidak membutuhkan penambahan dana lagi. Bila kondisi ini terus terjaga dengan bagus, apalagi penerimaannya terus meningkat.
Maka hasilnya akan menjadi positif, akibat dari kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sekaligus, sebagai cadangan apabila terjadi sesuatu hal mungkin di luar kendali, seperti covid yang menyebabkan negara lumpuh. Instrumen kebijakan fiskal ini mempunyai berbagai macam jenis sebagai penentu juga, apakah angkanya sesuai dengan target atau jauh. Misalnya saja, tarif untuk barang, benda, atau perorangan.
Pemerintah harus paham benar bagaimana kebutuhan rakyatnya, sehingga menentukan besaran nilainya harus dimatangkan. Memang tingginya pajak membuat anggarannya akan meningkat, hanya saja yang kena beban tersebut bagaimana. Kalau tidak sanggup pada akhirnya target tidak terpenuhi, maka untuk menutup defisit harus berhutang. Bila hal seperti ini terus dibudidayakan, bisa-bisa negara akan kolaps akibat tumpukan hutangnya sangat tinggi.
Selain itu jenis lain yang juga berpengaruh adalah jangkauannya, apakah akan memperluas lagi wajib pajak atau justru menurunkan. Sebagai contoh saat ini penghasilan 5 juta akan dikenakan sekian persen. Untuk menghasilkan pendapatan berlebih dari sektor ini, bisa saja cakupannya kembali diperluas dengan berpenghasilan 3 juta. Angkanya pasti akan lebih besar, hanya saja kebijakan itu wajib di pertimbangkan matang-matang.
3. Kebijakan Pemerintah
Instrumen kebijakan fiskal selanjutnya adalah mengenai kebijakan yang berpotensi menjaga daya beli masyarakat. Dengan begini pertumbuhan perekonomiannya bisa terus terjaga atau bahkan bertambah lebih baik dari sebelumnya. Kebijakan yang berpengaruh besar seperti ini meliputi pemberian subsidi. Baik itu BBM, atau lainnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan langkah ini Pemerintah memastikan perputaran tetap terjadi, jadi daya belinya terjaga.
4. Subsidi Selain BBM
Bukan hanya soal BBM saja, melainkan ada pemberian hal lain yang bisa dilakukan misalnya, membantu para petani. Saat ini harga gabah memang tinggi, saatnya untuk menjalankan kebijakan memberikan subsidi. Dengan membantu biaya gabah, misalnya petani hanya membayar 50% saja atau bisa juga gratis. Karena saat gabah ini masih melambung, bukan tidak mungkin kebutuhan seperti nasi juga tinggi.
Subsidi ini juga bisa diberikan kepada seluruh warga dalam berbagai macam bentuk. Sebagai contoh, mengurangi dana sekolah bisa memakai program Boss atau lainnya, sehingga tetap mampu menerima manfaat. Sayangnya, untuk subsidi ini juga tidak terlepas dari masalah. Misalnya saja, penerima manfaat itu, ternyata adalah orang mampu, dengan begini bisa dikatakan pemberian tersebut sirna begitu saja.
5. Pengelolaan Hutang
Pemerintah harus tetap menjalankan programnya, agar kemajuan Indonesia bisa tercipta. Hal ini akan berdampak besar pada semua sektor, oleh karena itu sistem pengelolaannya harus terjaga dengan baik. Bisa mengupayakan langkah ini tetapi untuk keperluan berkelanjutan.
Sebagai contoh, kereta cepat whoosh sebuah terobosan bagus dan memang diperlukan oleh masyarakat semua kalangan. Biaya dari hutang, hanya saja karena sudah tahu bagaimana manfaatnya masyarakat sering memakainya. Ada pemasukan untuk pembayaran dan pengembangan, inilah yang akan terus dijaga sehingga pertumbuhannya bisa diangka 5%.
Untuk saat ini perekonomian negeri memang cukup terjaga, terlebih setelah badai Covid Indonesia masih cukup konsisten. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah mampu mengatur Instrumen kebijakan fiskal dengan baik.
